BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA (BSP2S) DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN (PKP) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

16 Dec 2009

LAPORAN PELAKSANAAN

BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA (BSP2S) DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN (PKP) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan luas wilayah 506,85 km, secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Penduduk Kabupaten Bantul berjumlah 909.812 jiwa (tahun 2008) dengan mata pencaharian sebagai petani, pedagang, pengrajin, peternak, nelayan, dan pegawai.

Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 telah mengakibatkan 143.108 rumah roboh/rusak berat. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi dari pemerintah belum mampu memulihkan dan menyelesaikan pembangunan dan perbaikan rumah penduduk. Disamping itu bencana alam gempa bumi menyebabkan terjadinnya penambahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul menjadi 229.436 jiwa atau sebanyak 57.539 KK (tahun 2008).

Masih tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan kondisi fisik perumahan penduduk, banyaknya satu rumah ditempati lebih dari satu kepala keluarga, rendahnya infrastruktur lingkungan, dan kekumuhan. Dari hasil pendataan terhadap kondisi rumah di Kabupaten Bantul masih terdapat rumah dalam kondisi tidak layak huni sejumlah 33.340 rumah yang perlu untuk segera ditingkatkan/diperbaiki.

Perumahan dan permukiman yang disederhanakan sebagai papan atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar/pokok bagi setiap manusia setelah pangan dan sandang dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Pada saat ini masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bantul yang belum mampu tinggal di rumah yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur karena keterbatasan kemampuan untuk membangun, memperbaiki rumah dan kemampuan mengakses rumah sehat sederhana (RSH).

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasca Gempa 2006 -2010 (Perda Nomor 25 tahun 2008) salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk penanganan kawasan adalah program/kegiatan penanganan kawasan kumuh berkurang hingga 10%. Dalam rangka untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan berbagai langkah kebijakan diantarnya (i) penyusunan rencana penataan kawasan permukiman pasca gempa (ii) perbaikan infrastruktur (jalan, drainase, dan sanitasi) kawasan permukiman (iii) penyediaan perumahan sederhana sehat yang terjangkau oleh masyarakat. Khusus dalam hal peningkatan kualitas perumahan sederhana sehat dan penyediaan infrastruktur pemerintah Kabupaten Bantul telah menempuh berbagai upaya antara lain:

  1. pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bantuan dari Departemen PU, pada tahun 2009 sebanyak 2 twin blok (TB);
  2. mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan (jalan lingkungan, drainase, jembatan) sebesar Rp. 9 milyar pada tahun 2009.

II. PELAKSANAAN PROGRAM

A. Program BSP2S Tahun 2008

Pelaksanaan Program BSP2S mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8/Permen/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank. Dana BSP2S dapat dimanfaatkan oleh MBR untuk perbaikan rumah sebesar Rp. 5.000.000,-/MBR dan untuk pembangunan baru sebesar Rp. 10.000.000,-/MBR atau besarnya menyesuaikan kemampuan MBR. Dana tersebut disalurkan oleh LKM yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul (lolos proses verifikasi), MBR mengangsur dengan bunga yang sangat renah (6% per tahun).

Pada tahun 2008 Kabupaten Bantul mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp. 797.000.000,- untuk Program BSP2S sebesar Rp. 765.000.000,- yang disalurkan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar Rp. 32.000.000,- melalui tiga Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yaitu:

  1. KSP Gotong Royong, Ngenep, Terong, Dlingo
  2. KSU Sari Makmur, Karasan, Palbapang, Bantul
  3. BMT Arta Sejahtera, Jl. Srandakan Km 9 Samparan, Caturharjo, Pandak

Kegiatan yang dilaksanakan oleh ketiga LKM tersebut adalah sebagai berikut.

1. KSP Gotong Royong

KSP Gotong Royong menyalurkan dana BSP2S kepada MBR di wilayah Desa Terong Kec. Dlingo untuk:

  • Perbaikan rumah, disalurkan kepada 70 MBR sebesar Rp. 250.000.000,-
  • PSU untuk jalan lingkungan Rp. 16.000.000,-

2. KSU Sari Makmur

KSU Sari Makmur menyalurkan dana BSP2S kepada MBR di wilayah Kecamatan Bantul, Pajangan, Piyungan untuk:

  • Perbaikan rumah, disalurkan kepada 83 MBR sebesar Rp. 250.000.000,-
  • PSU untuk penggantian jembatan dusun Rp. 16.000.000,-

3. BMT Arta Sejahtera

BMT Arta Sejahtera menyalurkan dana BSP2S kepada MBR di wilayah Kecamatan Srandakan dan Pandak untuk:

  • Perbaikan rumah, disalurkan kepada 53 MBR sebesar Rp. 265.000.000,-

Angsuran dana BSP2S Tahun 2008 yang dikelola oleh ketiga LKM sampai dengan Desember 2009 telah digulirkan/digilirkan sebesar 196.000.000,- kepada 42 MBR anggota LKM lainnya untuk perbaikan rumah dengan rincian sebagai berikut.

  1. KSP Gotong Royong digulirkan kepada 10 MBR sebesar Rp. 42.000.000,-
  2. KSU Sari Makmur digulirkan kepada 15 MBR sebesar Rp. 74.000.000,-
  3. BMT Arta Sejahtera digulirkan kepada 17 MBR sebesar Rp. 80.000.000,-

Gambar 1 Dana BSP2S Dimanfaatkan oleh MBR untuk Pemasangan Keramik Lantai

Gambar 2 Dana BSP2S Dimanfaatkan oleh MBR untuk Pemasangan Dinding

Gambar 3 Dana BSP2S Dimanfaatkan oleh MBR untuk Pemasangan Kusen Jendela

B. Program BSP2S dan PKP Tahun 2009

Pelaksanaan Program BSP2S mengacu Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8/Permen/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank. Dana BSP2S dapat dimanfaatkan oleh MBR untuk perbaikan rumah sebesar Rp. 5.000.000,-/MBR dan untuk pembangunan baru sebesar Rp. 10.000.000,-/MBR atau besarnya menyesuaikan kemampuan MBR. Dana tersebut disalurkan oleh LKM yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul (lolos proses verifikasi), MBR mengangsur dengan bunga yang sangat renah (6% per tahun).

Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 1/Permen/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan. Dalam peraturan tersebut MBR selain mendapatkan bantuan untuk perbaikan rumah juga mendapatkan bantuan pembangunan/perbaikan infrastruktur lingkungan. Besarnya bantuan perbaikan rumah per MBR Rp. 4.400.000,- dan besarnya bantuan perbaikan infrastruktur Rp. 4.000.000,- per MBR. Dana perbaikan rumah harus dikembalikan oleh MBR kepada LKM dengan mekanisme seperti pada program BSP2S sedangkan dana perbaikan infrastruktur tidak mengembalikan.

Pada tahun 2009 Kabupaten Bantul mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp. 2.221.000.000 berupa:

  1. Program BSP2S sebanyak 125 unit atau sebesar Rp. 625.000.000 dan PSU sebesar Rp. 78.000.000
  2. Program PKP sebanyak 175 unit atau sebesar Rp. 1.470.000.000,- dengan rincian alokasi setiap MBR sebesar Rp. 4.400.000 atau senilai Rp. 770.000.000,- alokasi PSU setiap MBR sebesar Rp. 4.000.000,- atau senilai Rp. 700.000.000,- dan PSU sisa Tahun 2008 sebesar Rp. 48.000.000,-

Program BSP2S dan PKP Tahun 2009 disalurkan oleh tiga LKM yang telah melaksanakan Program BSP2S tahun 2008. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi Pokja Kabupaten, dimana ketiga LKM tersebut menunjukkan kinerja yang baik, ketiga LKM tersebut yaitu:

  1. KSP Gotong Royong, Ngenep, Terong, Dlingo
  2. KSU Sari Makmur, Karasan, Palbapang, Bantul
  3. BMT Arta Sejahtera, Jl. Srandakan Km 9 Samparan, Caturharjo, Pandak

Kegiatan BSP2S dan PKP yang dilaksanakan oleh ketiga LKM tersebut adalah sebagai berikut.

1. KSP. Gotong Royong

KSP Gotong Royong menyalurkan dana PKP kepada MBR di wilayah Desa Terong Kec. Dlingo untuk:

  • Perbaikan rumah, disalurkan kepada 50 MBR sebesar Rp. 220.000.000,-
  • PSU untuk corblok jalan dan talud jalan lingkungan di 5 lokasi sebesar Rp. 200.000.000,-

2. KSU. Sari Makmur

KSU Sari Makmur menyalurkan dana BSP2S kepada MBR di tujuh wilayah Kecamatan yaitu Bantul, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Imogiri, Pajangan, Piyungan untuk:

III. BMT Arta Sejahtera

BMT Arta Sejahtera menyalurkan dana PKP kepada MBR di wilayah Kecamatan Srandakan dan Pandak untuk

  • Perbaikan rumah, disalurkan kepada 125 MBR sebesar Rp. 550.000.000
  • PSU untuk pembuatan saluran drainase, talud jalan, dan pembuatan IPAL Komunal limbah industri tahu (industri rumah tangga) yang dapat menghasilkan biogas, PSU yang dibangun tersebar di 14 lokasi sebesar Rp. 500.000.000,-

Gambar 4 Sosialisasi BSP2S dan PKP Tingkat Kabupaten

Gambar 5 Sosialisasi BSP2S dan PKP Tingkat Kabupaten Dihadiri oleh Ketua Pokja Provinsi dan Fasilitator

Gambar 6 Dana PKP oleh MBR Dimanfaatkan Untuk Pembuatan MCK

Gambar 7 Dana PKP untuk Pembangunan PSU Talud Jalan

Gambar 8 Dana PKP untuk Pembangunan PSU Corblok Jalan

Gambar 9 Dana PKP untuk Pembangunan PSU Saluran Drainase

Gambar 10 Dana PKP untuk Pembangunan IPAL Komunal Industri Tahu

Gambar 11 Dana BSP2S untuk Conblok Jalan Lingkungan

Gambar 12 Kantor LKM Penyalur Dana PKP

III. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program BSP2S dan PKP Kab. Bantul Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

  1. Pada waktu penentuan dan penilaian LKM calon penyalur Program BSP2S dan PKP harus secara cermat karena jumlah LKM di Kabupaten Bantul sangat banyak.
  2. Perbedaan foto yang diambil oleh MBR pada kondisi 0%, 30% dan 100% sehingga menyulitkan dalam verifikasi usulan proposal termin pengajuan dana.
  3. Keterlambatan dalam pencairan dana dari KPPN ke LKM sehingga mengganggu proses pembangunan fisik di lapangan oleh MBR.
  4. Banyaknya anggota LKM yang berminat terhadap bantuan program BSP2S dan PKP sehingga LKM harus secara selektif dalam penentuan MBR penerima (skala prioritas).

IV. KESIMPULAN

  1. Agar pelaksanaan BSP2S dan PKP tepat sasaran baik MBR penerima maupun jenis kegiatan PSU, Pokja Kabupaten harus secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
  2. Guna mempercepat penyelesaian perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 33.340 rumah di Kab. Bantul, perlu dukungan dana yang lebih besar dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat termasuk sinkronisasi dengan Program pengentasan kemiskinan lainnya seperti PNPM Mandiri Permukiman.
  3. Agar bantuan program dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih banyak, LKM harus melakukan sosialisasi dan penjaringan anggota baru.
  4. Perlu koordinasi yang intensif antara Satker Pusat, Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten, Fasilitator, dan LKM.


TAGS


-

Author

Follow Me


Archive